IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KECAMATAN WIYUNG SURABAYA

Abstract

Perihal terhadap implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Wiyung, Surabaya, sebagai bagian dari akselerasi transformasi layanan administrasi kependudukan sesuai Permendagri No. 72/2022. Tujuan penelitian adalah (1) menggambarkan pelaksanaan IKD di tingkat kecamatan, (2) mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung implementasi, serta (3) merumuskan implikasi perbaikan layanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengacu pada perspektif implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn) dengan menekankan dimensi komunikasi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi, serta penguatan kepatuhan prosedural dan kelancaran operasional. Hasil menunjukkan bahwa adopsi IKD di Wiyung masih fluktuatif dan di bawah target; rata-rata aktivasi harian rendah karena persepsi risiko keamanan data, rendahnya literasi digital, dan anggapan “tidak perlu” di kalangan warga. Keterbatasan infrastruktur, konektivitas, dan beban kerja aparatur turut menjadi kendala. Di sisi lain, dukungan regulasi, komitmen birokrasi, sosialisasi Disdukcapil, serta posisi wilayah yang strategis menjadi faktor pendorong. Mekanisme aktivasi (registrasi aplikasi, verifikasi biometrik, integrasi basis data) pada dasarnya berjalan, namun membutuhkan penguatan standar operasional, komunikasi publik berbasis bukti, peningkatan kapasitas SDM garis depan, serta orkestrasi lintas instansi (kecamatan–kelurahan– Disdukcapil–mitra layanan). Penelitian menyimpulkan bahwa IKD berpotensi meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akses layanan, tetapi keberhasilan di tingkat kecamatan mensyaratkan strategi komunikasi yang lebih persuasif, dukungan infrastruktur, dan tata kelola kolaboratif yang konsisten. Temuan ini memberi kontribusi praktis bagi perbaikan layanan serta pengembangan kebijakan egovernment di tingkat lokal.