SKRIPSI S1 ILMU HUKUM
Permanent URI for this communityhttp://203.142.77.253/handle/123456789/17
Selamat Datang di Program Studi S1 Ilmu Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Teknologi Surabaya merupakan bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Repository ini menyediakan koleksi karya ilmiah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan disetujui untuk dipublikasikan melalui Institutional Repository.
Seluruh dokumen disimpan sebagai bagian dari upaya pelestarian karya ilmiah serta mendukung akses informasi secara terbuka.
Browse
19 results
Search Results
Item REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEKERASAN DALAM KELUARGA(Universitas Teknologi Surabaya, 2025) MOCH. ALLBE SALAHUDDINKekerasan dalam keluarga merupakan masalah serius yang masih terjadi di Indonesia, dengan banyak kasus yang tidak terungkap. Dalam konteks hukum waris Islam, terdapat tantangan ketika pelaku keke rasan berpotensi mendapan warisan dari korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait kasus kekerasan dalam keluarga, mengidentifikasi problematika yang muncul, serta merumuskan rekonstruksi hukum waris Islam yang ideal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa prinsip "Al-Mafsadah Muqaddamah 'Ala Jalb Al-Maslahah" dalam hukum waris Islam dapat menjadi landasan untuk mencegah pelaku kekerasan mendapatkan hak waris. Rekonstruksi hukum waris Islam yang diusulkan mencakup penetapan syarat-syarat tertentu bagi pelaku kekerasan dan penghapusan hak waris dalam kasus-kasus tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum waris Islam yang adil dan berkeadilan, serta berperan aktif dalam mencegah kekerasan dalam keluarga.Item PELANGGARAN MEREK DAN HAK CIPTA PADA PRODUK TIDAK SESUAI DESKRIPSI DI SHOPEE: ANALISIS HUKUM DAN PRAKTIK(Universitas Teknologi Surabaya, 2025) ALVITA AMBARSARIAbstrak Penelitian ini berjudul ”Pelanggaran Merek Dan Hak Cipta Pada Produk Tidak Sesuai Deskripsi di Shopee: Analisis Hukum Dan Praktik”membahas pelanggaran merek dan hak cipta pada produk yang tidak sesuai deskripsi di platform e-commerce Shopee. Dengan meningkatnya penggunaan e-commerce di Indonesia, masalah pelanggaran merek dan hak cipta menjadi semakin signifikan. Produk palsu atau tiruan yang dijual dengan deskripsi yang menyesatkan dapat merugikan konsumen dan pemilik merek, serta mengurangi kepercayaan terhadap platform e-commerce. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan pada pengkajian dan analisis bahan-bahan hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Data yang dikumpulkan akan digunakan dua jenis sumber data primer dan data sekunder Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku terkait perlindungan merek dan hak cipta, mengidentifikasi praktik pelanggaran yang terjadi, serta menganalisis implikasi hukum dari pelanggaran tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan perlindungan merek dan hak cipta di platform e-commerce, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah, platform e-commerce, pemilik merek, dan konsumen untuk menciptakan lingkungan e-commerce yang lebih aman dan nyaman.Item TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN LEASING PADA BARANG-BARANG ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI HOME CREDIT TRANS ICON SURABAYA)(Universitas Teknologi Surabaya, 2024) YEFTA FEBRIANTOPenelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan Leasing Pada Barang-Barang Elektronik (Studi Kasus di Home Credit Trans Icon Surabaya), di latar belakangi oleh maraknya lembaga pembiayaan yang sekarang dapat memenuhi kebutuhan konsumen untuk memiliki barang-barang elektronik secara cepat dan non tunai. Sehingga maraknya hal tersebut, penulis memiliki keinginan untuk meneliti bagaimana akad pembiayaan leasing pada Home Credit Trans Icon Surabaya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) bagaimana akad pembiayaan leasing pada barang-barang elektronik di Home Credit Trans Icon Surabaya? (2) bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan leasing pada barang-barang elektronik di Home Credit Trans Icon Surabaya? Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai akad sewa menyewa dengan berakhir kepemilikan apakah ada di dalam hukum Islam. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan ( field research ), yaitu penelitian secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, wawancara dilakukan penulis untuk menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, teknis analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tinjauan dari hukum Islam terhadap akad pembiayaan leasing pada barang-barang elektronik di Home Credit Trans Icon Surabaya adalah sewa jual yang apabila konsumen yang telah melunasi pembayaran sampai di akhir sewa maka konsumen berhak untuk memiliki barang tersebut sehingga barang tersebut menjadi miliknya dan bagi konsumen yang tidak mampu melunasinya maka pihak Home Credit akan melakukan cara bermusyawarah menyelesaikan bagaimana agar konsumen bisa melunasinya (diberi tenggang waktu dari Home Credit). Dalam hukum Islam disini diperbolehkan karena diistilahkan dengan Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang dimana perpindahan kepemilikan pada penyewa (konsumen) setelah berakhirnya akad.Item PEMBAGIAN WARIS ADAT SUKU MALIND DIWILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA DITINJAU DARI HUKUM PERDATA(Universitas Teknologi Surabaya, 2024) R.FAJAR RAHMANPerihal Warisan terhadap kehidupan Masyarakat Indonesia walaupun perkembangan zaman berubah namun pada sistem pewarisan secara adat tidak menimbulkan perubahan. dalam KUHPerdata, terdapat 3 asas yang menguraikan tentang ahli waris yang berhak dan dapat memperoleh pembagian harta waris menurut sistem pembagian waris Suku Malind Kabupaten Merauke, Papua ditinjau dari KUHPerdata. Peninggalan dari si pewaris tidak hanya dapat berupa harta berharga, tetapi juga dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud maupun hanya sebuah pesan wasiat yang disampaikan. Secara umum di Indonesia dalam kehidupannya terkait pembagian warisan banyak menimbulkan konflik diantara keluarga hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan keluarga. dalam menghadapi masalah Harta Waris dan Pewarisan serinkali menimbulkan konflik antar keluarga, oleh sebab itu Pemerintah mengizinkan adanya tuntutan hukum terkait pewarisan ini. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah diatur tentang asas yang mengatur tentang ahli waris, yaitu asas pribadi, asas bilateral dan asas penderajatan. Selain mengatur 3 asas itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang unsur-unsur yang termasuk dalam hukum waris, yaitu ada pewaris, ahli waris dan juga harta waris sebagai harta yang akan dilimpahkan pewaris kepada ahli warisnya. Ahli waris juga digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III, golongan IV dan V Selain itu, KUHPerdata juga mengatur mengenai bagian mutlak atas harta kekayaan dalam pewarisan.Item ANALISIS RISIKO DAN FAKTOR PENYEBAB TABRAKAN KAPAL KM. ARMADA SEJATI DI PELABUHAN SURABAYA DALAM KAITANNYA HUKUM MARITIM (STUDI KASUS PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES)(Universitas Teknologi Surabaya, 2023) SEMUELPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang risiko bahaya dari tabrakan kapal laut dan untuk mengetahui perihal faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko tabrakan kapal KM. Armada Sejati di PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Tipe penelitian pada penelitian ini adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), dan pendekatan Kasus (case approach). Sumber Bahan Hukum pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis juga akan dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan identifikasi risiko bahaya yang terjadi dalam kegiatan di kapal Armada Sejati dapat dilakukan dengan metode HAZOP atau hazard dan didapatkan hasil bahwa bahaya yang paling dominan yaitu risiko yang teridentifikasi dari beberapa sumber hazard seperti kecelakaan kapal, pengecetan, pengelasan, mooring/unmooring, hingga bongkar muat barang. terjadinya kecelakaan tabrakan kapal dapat disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu faktor teknis yang berkaitan dengan pengawasan kelaikan kapal, faktor alam yang berkaitan dengan cuaca maupun arus, faktor manusia yang berkaitan dengan sumber daya manusia ABK dan juga bagian perusahaan, serta faktor lainnya.Item IMPLEMENTASI TERHADAP E-TILANG PASAL 272 UU NOMOR 22 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI POLRESTABES SURABAYA(Universitas Teknologi Surabaya, 2023) SITI NUR AISAItem PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI YAYASAN PANTI ASUHAN SEJAHTERA SURABAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK(Universitas Teknologi Surabaya, 2023) ORPI BERNATUS NENOHAIItem Analisis Yuridis Tindakan Cyberbullying Sebagai Sebagai Kejahatan Cybercrime Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008(Universitas Teknologi Surabaya, 2023) HUSNA NURAZIZAHItem UPAYA HUKUM PT. BANK MEGA Tbk KEMBANG JEPUN SURABAYA DALAM MENGATASI KARTU KREDIT MACET(Universitas Teknologi Surabaya, 2023) SIHAR PARDAMEAN HUTAPEASalah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Apa itu kartu kredit? kartu kredit adalah alat pembayaran secara non tunai, dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh Bank. kartu kredit dapat membantu anda untuk melakukan transaksi di awal dan di bayarkan oleh Bank, namun pada akhirnya pengguna harus membayarkan nominal yang sudah di tentukan oleh pihak Bank setiap awal bulan ke Bank bersangkutan. tetapi dalam pelaksanaannya, Bank seringkali mendapatkan masalah akibat pemegang kartu kredit yang wanprestasi dan tidak memenuhi kewajibannya membayar tepat waktu pada pihak Bank. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode hukum Normatif dengan menelaah bahan pustaka dan sumber sekunder. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan kartu kredit karena ingkar janji/wanprestasi dalam pelunasan kartu kredit di PT. Bank Mega (Persero) Kembang Jepun Surabaya karena penyalahgunaan kartu kredit, karena debitur tidak memiliki itikad baik, karena kegagalan usaha debitur, karena debitur mendapat musibah, karena adanya kebutuhan lain yang mendesak, dan karena pemegang kartu kredit di PHK. Upaya hukum yang dilakukan PT. Bank Mega (Persero) Kembang Jepun Surabaya terhadap pemegang kartu kredit macet adalah dengan melakukan upaya hukum non litigasi bank melakukan negosiasi dengan cara menagih tagihan kartu kredit melalui telepon, surat peringatan, dan melakukan kunjungan.Item ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA ( Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak)(Universitas Teknologi Surabaya, 2023) JEFRIYANTO NANAPerkawinan antar agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seharusnya tidak terjadi jika dalam hal ini negara atau pemerinta scara tegas melarangnya dan menghilangkan siakp mendua dalam mengatur dan melaksanakan suatu perkawinan bagi rakyatnya. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek. Bila tidak dapat di terima oleh kantor urusn agama, dapat dilakukan kantor catatan sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama, yang menurut aturan undang-undang itu sebenarnya tidak di kehendaki. Mengenai analisis yuridis perlindungan anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama yakni adanya perceraian analisis yuridis perlindangan anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama yakni adanya perceraian beda agama bedampak pada anak yang di lahirkan anak yang dilahirkan misalnya kalau ditelantarkan padahal ada pasal yang mengatur bahwa orang tua wajib memberi nafkah sesuai UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar. Selanjutnya, mengenai akibat hukum anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama kedudukan anak dengan ikatan perkawinan yang sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk anak-anak yang dilahirkan. Maka jika dikaitkan dengan perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama tidak sah menurut undang-undang perkawinan sehingga membawa akibat juga terhadap anak -anak yang dilahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama adalah anak tidak sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini juga terkait masalah kewarisan dimana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja.